Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) mendorong pemerintah melakukan intervensi kebijakan terhadap madrasah diniyah melalui penyediaan daya dukung anggaran dan sarana prasarana yang memadai.
Hal ini mendesak dilakukan untuk menyelamatkan madin yang secara berangsur mulai mati suri. Demikian disampaikan Ruchman Basori, Ketua Bidang Keorganisasian Dewan Pimpinan Pusat FKDT, Sabtu (5/8) malam.
“Madin sebagai penopang utama pendidikan karakter perlahan mulai mati suri akibat kurangnya perhatian dari pemerintah. Kita dapati banyak tindak kriminalitas dilakukan oleh anak dan mereka terpaksa harus berhadapan dengan hukum,” terang Basori yang juga menjabat sebagai Kepala Seksi Kemahasiswaan, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Kementerian Agama.
Pembina FKDT Jawa Tengah, Dr. Fatkhurozi, M.Pd mengatakan, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap madin yang telah memberikan kontribusi dalam membangun karakter generasi bangsa.
“Ironis sekali saat ini kita mendapati gedung-gedung madin yang jauh dari kata layak, karena memang selama ini lembaga nonformal yang disebut madin itu dibiayai secara mandiri oleh pengurus atau orang tua siswa. Padahal kontribusinya luar biasa. Sudah seharusnya madin mendapatkan anggaran BOS,” terang Fatkhurozi.
Lebih lanjut Fatkhurozi menjelaskan, saat ini para pengurus madin terus mendorong penguatan posisi lembaga diniyah agar setara dengan pendidikan formal lainnya. Terlebih, pondok pesantren dan madrasah diniyah saat ini tidak lagi dianggap sebagai pendidikan tradisional semata.
”Tinggal memperkuat saja melalui intervensi kebijakan dengan meningkatkan daya dukung dari sisi anggaran, sarana dan prasarana maupun lainnya,” tegasnya.
FKDT sebagai wadah madin yang tersebar di seluruh tanah air, tambahnya, menjadi momentum yang baik bagi pemerintah untuk memperkuat madin sebagai instrumen dari pendidikan berkarakter. #Repost nujateng.com (Kontributor : FKDT/009)
Tanya admin.
Mohon infonya apakah soal akhirussanah yang berasal dari DPW apakah ditarik biaya perkabupaten.
Mohon maaf dengan sangat karena keterlambatan informasi. Untuk soal bisa japri Ketua DPC sehingga bisa langsung ditanyakan ke pengurus harian DPW. Terima kasih