DPW melaksanakan Rapat Koordinasi dengan membuat Program Roadshow pada tiap karesidenan sejawa tengah, dalam rangka Mengawal BOP agar semakin disiplin menjalankan dan mengemban tugas demi Madrasah Diniyah yang bertema:
“Penguatan Kemandirian FKDT dalam Mengawal Pendidikan yang Bermartabat”
kegiatan tersebut dilaksanakan diataranya:
Bertempat di Kantor DPC FKDT Tegal, Sabtu (31/10) DPW FKDT Jawa Tengah menggelar Rapat Koordinasi Tingkat Karesidenan dengan Tema Penguatan Kemandirian FKDT dalam Mengawal Pendidikan yang Bermartabat
Agenda Rapat Koordinasi di eks Karesidenan Pati (24/10), eks Karesidenan Semarang (25/10), eks Karesidenan Pekalongan (31/10), eks Karesidenan Banyumas (1/11), eks Karesidenan, agenda tersebut membahas mulai dari upgrade pemahaman tentang tentang FKDT yang dijelaskan oleh Ka DPW FKDT dan Dewan Kode Etik didampingi Sekretaris DPW.
FKDT adalah rumah besar yang menayungi semua kekuatan masyarakat yang menyelenggarakan madrasah diniyah.
H.Nur Syahid (Ketua DPW FKDT Jateng) “ BOP harusnya menjadi pupuk untuk membesrkan madin, jangan sampai menjadi racun”
“BOP adalah dana APBN, serupiahpun harus dipertanggungjawabkan” menurut Irjen. FKDT mengawal pemanfaatn BOP dengan penuh tanggung jawab.
Pola tat hubungan FKDT dan RMI PCNU
Model Demak, pembinaan madin dilakukan oleh FKDT dan RMI PCNU secara terpisah dan mandiri, sedangkan Kendal menggunakan pola bareng-bareng ngopeni
Posisi hukum FKDT adalah ormas sedangkan RMI adalah salah satu Lembaga di NU. Oleh karen itu RMI tidak bias memerintah FKDT untuk mengambil aalih pengelolaan madrasah
Madin adalah gadis cantik yang akan menjadi rebutan. Oleh karena itu FKDT harus berusaha menjaga martabat madrasah diniyah melalui kemandirian FKDT.
Kegiatan Porsadin, Akrimdita Raker, Rakor semua dilaksanakan secara mandiri.
FKDT ternyata besar, sehingga ada pihak-pihak yang tertarik dan ingin mengelola Madin dengan berbagai issu FKDT tdk ada hubungannya dengan kementerian agama, maka digunakan perdirjen pendis tahun 2012 untuk melahirkan K3MDT dan KKGMDT.
FKDT adalah mitra kemeneterian agama dan pemerintah pada setiap jenjang, kab kota, propinsi dan nasional.
Sistem kaderisasi FKDT mengutamakan mayoritas. Mayoritas madin diselengarakan warga nahdliyyin, maka mayoritas pengurus mmayritas NU
Positioning kemitraan FKDT harus memperhatikan negosiasi, nilai tawar yang menguntungkan FKDT
Nahkoda yang kuat dan kuat tdk akan lahir di air yg tenang. Naahkoda yang kuat akan laahir dari kapal yang berlayaar di gelombang besar. Ini yang akan membawa FKDT naik kelas,
JIka FKDT mau besar harus menghadapi gelombang besar, bukan lari dari gelombang. Teguh kuat mengawal Madrasah Diniyah sessuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.
Seluruh Pengrus FKDT tidak akan mundur/ keluar dari FKDT karena sudah punya rumah sendiri. FKDT merupakan organiisasi masyarakat keaagamaan yang layak di pertimbangkan oleh semua pihak termasuk kemenag, pemerintah kab/kota dalam mengambil kebijakan terkait madarasah diniyah.
Bahkan FKDT saat banyak digandeng berbagai pihak dalam suksesi lehgislator dan eksekutif, bupati, walikota
Mimpi FKDT, madin kedepan dapat bantuan operasional dari pemerintah sebagaimana sekolah madrasah formal.
DR H Fatkhurronji (Dewan Kode Etik) menegaskan bahwa pengawalan FKDT dilakukan oleh semua jenjang kepengurusan, mulai dari DPAC, DPC, DPW sampai DPP FKDT sebagai upaya untuk menjaga marwah dan membentengi oraganiasi FKDT dan madrasah diniyah. Pengawalan FKDT Jateng dilakukaan dalam bentuk Maklumat Bersama Ketua DPW, menyimpan atsip SK penerima BOP.
Irjen Kemenag : “Maklumat Bersama DPW dan DPC FKDT Bersama kepolisian menunjukkan bahwa FKDY adalah organisasi yang profesioanl”.
Madin memebuat LPJ BOP dana arsipnya disimpan dalam bentuk hard copy dan soft copy dan disimpan Madin dan DPC FKDT
Dalam rangka membangun FKDT yang professional, sudah saatnya FKDT dalam semua tingkatan terbuka dan membangun kemitraan dengan pihak manapun. Kemenag, Pemerintah daerah, BUMN, BUMD termasuk Perguruan Tinggi.
Kemudian saat akhir materi, Pimpinan DPW FKDT beserta DKE selalu memberikan anjuran bahwa dalam mengelola madin, mari kita kerjasama bersama para Tokoh Masyarakat dan Kyai, beserta aparat negara bahkan dengab pemeritah setempat, tentunya berkaitan dengan pengembangan dan kelestarian madin, dalam koredor ahlussunnah wal jama’ah juga menjaga kesatuan dan persatuan NKRI.
